Bank Indonesia (BI) mengumumkan keikutsertaannya dalam proyek Nexus yang diprakarsai oleh Bank for International Settlements (BIS) sebagai upaya memperkuat konektivitas sistem pembayaran antarnegara. Keputusan ini menempatkan BI bersama lima bank sentral lain yaitu Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, dan Reserve Bank of India dalam fase persiapan dan implementasi Nexus. Pernyataan resmi Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut partisipasi Indonesia sebagai langkah strategis untuk menyediakan solusi pembayaran antarnegara yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Keterlibatan BI pada Nexus penting karena Indonesia termasuk salah satu koridor remitansi besar di dunia; konektivitas yang lebih baik berpotensi menurunkan biaya pengiriman uang, mempercepat waktu penyelesaian transaksi, dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pekerja migran serta UMKM yang bertransaksi lintas batas. Selain itu, integrasi antara inisiatif regional seperti Nexus dan infrastruktur domestik seperti BI-FAST diharapkan mendorong efisiensi operasional dan interoperabilitas antar sistem pembayaran. Pernyataan resmi menekankan tujuan efisiensi dan keterjangkauan layanan pembayaran lintas negara.
Secara praktis, masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia bisa merasakan manfaat lewat biaya remitansi yang lebih rendah, waktu transfer yang lebih singkat, dan akses layanan pembayaran internasional yang lebih mudah. Bagi regulator dan perbankan, proyek ini membuka peluang untuk menyelaraskan standar teknis, keamanan, dan kepatuhan lintas yurisdiksi. Bagi pemerintah daerah seperti di Coblong, Jawa Barat, dampaknya bersifat tidak langsung namun relevan bagi warga yang menerima remitansi atau menjalankan usaha dengan mitra luar negeri.
Bagi bank dan penyedia jasa keuangan, fokus utama adalah menyiapkan integrasi teknis dan kepatuhan regulasi agar layanan domestik seperti BI-FAST dapat terhubung mulus ke Nexus. Bagi pelaku usaha dan pengguna akhir, penting memantau perubahan biaya dan waktu layanan serta memastikan saluran komunikasi dengan bank terkait. Bagi pembuat kebijakan, koordinasi lintas kementerian dan otoritas pengawas diperlukan untuk mengelola aspek keamanan data dan pencegahan pencucian uang.
Implementasi lintas-negara membawa tantangan seperti harmonisasi standar teknis, perlindungan data lintas yurisdiksi, dan kebutuhan penguatan mekanisme anti-pencucian uang. Ada juga risiko gangguan teknis saat integrasi awal yang dapat memengaruhi keandalan layanan. Untuk memitigasi, diperlukan uji coba bertahap, standar keamanan yang ketat, dan kerangka kerja hukum yang jelas antara negara peserta. Pemangku kepentingan harus menyiapkan rencana kontinjensi dan komunikasi publik agar transisi berjalan lancar.